Pos
PT SMGP Berulang Kali Kebocoran Gas, Izinnya Layak Dicabut
/in Bantuan Hukum Gratis, Bantuan Hukum Gratis di Medan, Bantuan Hukum Gratis Medan, Berita, Daftar Pencarian Orang, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kejaksaan Negeri Langkat, Konsultasi Hukum Gratis, Konsultasi Hukum Gratis di Medan, Konsultasi Hukum Gratis via WA, Konsultasi Hukum Online, Konsultasi Hukum Online Gratis, Konsultasi Pengacara Gratis, LBH Gratis, LBH Medan, Lembaga Bantuan Hukum Medan, Polda Sumut, Polrestabes Medan, Press Release, YLBHI/by Redaksi LBH MedanLBH Medan, Press Release – Kebocoran gas PT SMGP kembali terjadi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi pada tanggal 24 April 2022 sekitar pada pukul 09.30 Wib mengakibatkan 21 (dua puluh satu) warga menjadi korban dan dibawa ke RSUD Panyabungan karena terpapar gas semburan lumpur panas.
Ironinya peristiwa ini bukanlah pertama kali terjadi, bermula terjadi pada tanggal 25 Januari 2021 pada salah satu Wellpad milik PT SMGP di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi yang menyebabkan 5 orang tewas 2 diantaranya anak-anak serta sekitar 49 warga dirawat di rumah sakit.
Kemudian peristiwa berikutnya terjadi pada tanggal 06 Maret 2022, kebocoran gas H2S dari salah satu sumur milik PT SMGP ini menyebabkan sekitar 58 warga harus dirawat karena mengalami mual, pusing, muntah hingga pingsan diduga karena keracunan dari gas H2S.
Akan tetapi sangat disayangkan atas 2 (dua) peristiwa kebocoran sumur gas sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Madina dan Polres Madina lebih memilih bertindak sebagai fasilitator agar terjadinya kesepakatan damai antara korban dengan PT SMGP yang harusnya memproses hukum atas adanya dugaan kelalaian dalam aktivitas pengeboran sumur panas bumi milik PT SMGP tersebut.
Padahal sebelumnya Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Chairul Akbar Siddiq telah menurunkan personilnya untuk melakukan langkah penyelidikan terhadap peristiwa kebocoran gas tersebut namun hingga saat ini tidak ada kejelasan penetapan Tersangkanya.
Peristiwa kebocoran sumur gas sebanyak 3 kali ini yang diduga akibat kelalaian atas aktivitas pengeboran sumur panas bumi oleh pihak perusahaan yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
Selain menyemburkan lumpur panas salah satu Wellpad Desa Maga Dolok yang menjadi titik eksplorasi PT SMGP juga diduga mencemarkan air sungai di Desa Maga Kab. Mandailing Natal yang merupakan salah satu sumber air yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Maga serta adanya Pembukaan lahan pengeboran sumur di Desa Huta Julu diduga telah mencemari pemandian air panas yang terletak di Desa Hutaraja.
LBH Medan menilai peristiwa ini kuat dugaan karena kelalaian PT SMGP yang terus berulang dan celakanya hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak Kepolisian dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Pengabaian dampak serius bagi kemanusiaan dan lingkungan hidup dari kebocoran gas ini dapat dinilai dari sikap Forkopimda Mandailing Natal pada kebocoran pada tanggal 25 Januari 2021 yang memposisikan diri sebagai fasilitator agar terjadinya kesepakatan damai antara korban dengan PT SMGP ketimbang memproses hukum agar dilakukannya peninjauan kelayakan operasional dan/atau penutupan PT SMGP tersebut.
Dengan demikian dari sudut pandang LBH Medan peristiwa ini tidak hanya merupakan Kejahatan Lingkungan Hidup tapi juga Kejahatan Kemanusiaan.
LBH Medan juga menilai bahwa dengan tidak adanya kejelasan hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Madina hingga saat ini menimbulkan kesan lemah dan dapat diintervensinya pihak Kepolisian dari pihak Pengusaha.
Sehingga patut dan wajar apabila Polda Sumut dan Polres Madina transparan dan bertanggung-jawab dalam kasus kejahatan lingkungan dan kemanusiaan ini oleh sebab salah satu instansi pemerintah yang berkewajiban melindungi hak masyarakat sebagaimana diamanatkan pada pasal 65 ayat (1) UU No 32 tahun 2009 Tentang PPLH dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2009 Tentang HAM yang intinya menyatakan setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.
Bahwa LBH Medan juga mendukung pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI untuk mengusut dugaan kelalaian insiden kebocoran gas H2S milik PT SMGP adalah upaya yang harus dilakukan guna terlindunginya hak asasi manusia.
Oleh karenanya LBH Medan sebagai Lembaga yang konsern terhadap hak asasi manusia menuntut agar :
- Menuntut Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mencabut izin dan/atau menutup PT SMGP ;
- Menuntut Kapolda Sumut mengambil alih penanganan kasus dan mengusut tuntas insiden kebocoran gas PT SMGP ;
- Menuntut PT SMGP untuk segera melakukan pemulihan/rehabilitasi lingkungan atas peristiwa kebocoran gas yang berulangkali terjadi.
Narahubung :
IRVAN SAPUTRA, S.H., M.H (0821 6373 6197)
BAGUS SATRIO, S.H. (0857 6250 9653)
Arsip
- Agustus 2024
- Juni 2024
- April 2024
- Agustus 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mei 2023
- April 2023
- Maret 2023
- Februari 2023
- Januari 2023
- Desember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- Agustus 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mei 2022
- April 2022
- Maret 2022
- Februari 2022
- Januari 2022
- Desember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mei 2021
- Maret 2021
- Januari 2021
Kategori
- Artikel
- Bantuan Hukum Gratis
- Bantuan Hukum Gratis di Medan
- Bantuan Hukum Gratis Medan
- Berita
- Daftar Pencarian Orang
- Galeri Foto dan Video
- Info Kegiatan
- Kapolda Sumut
- Kapolrestabes Medan
- Kejaksaan Negeri Langkat
- Kliping Media
- Konsultasi Hukum Gratis
- Konsultasi Hukum Gratis di Medan
- Konsultasi Hukum Gratis via WA
- Konsultasi Hukum Online
- Konsultasi Hukum Online Gratis
- Konsultasi Pengacara Gratis
- LBH Gratis
- LBH Medan
- Lembaga Bantuan Hukum Medan
- omnibus law
- Polda Sumut
- Polrestabes Medan
- Press Release
- Suara Rakyat
- YLBHI
Categories
- Artikel
- Bantuan Hukum Gratis
- Bantuan Hukum Gratis di Medan
- Bantuan Hukum Gratis Medan
- Berita
- Daftar Pencarian Orang
- Galeri Foto dan Video
- Info Kegiatan
- Kapolda Sumut
- Kapolrestabes Medan
- Kejaksaan Negeri Langkat
- Kliping Media
- Konsultasi Hukum Gratis
- Konsultasi Hukum Gratis di Medan
- Konsultasi Hukum Gratis via WA
- Konsultasi Hukum Online
- Konsultasi Hukum Online Gratis
- Konsultasi Pengacara Gratis
- LBH Gratis
- LBH Medan
- Lembaga Bantuan Hukum Medan
- omnibus law
- Polda Sumut
- Polrestabes Medan
- Press Release
- Suara Rakyat
- YLBHI
Archive
- Agustus 2024
- Juni 2024
- April 2024
- Agustus 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mei 2023
- April 2023
- Maret 2023
- Februari 2023
- Januari 2023
- Desember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- Agustus 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mei 2022
- April 2022
- Maret 2022
- Februari 2022
- Januari 2022
- Desember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mei 2021
- Maret 2021
- Januari 2021