Pos

Rizka

Viralnya video yang memperlihatkan seorang pria berkacamata marah-marah kepada juru parkir elektronik (e- parking) di Kota Medan, tepatnya di Jalan Rahmadsyah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota.

Diketahui Pria 27 tahun yang berinisial RP berasal dari Takengon Kabupaten Aceh pada saat itu ingin memarkirkan kendaraan roda empat (mobil), diduga belum sempat parkir atau baru berhenti, diduga tiba-tiba juru parkir langsung datang sambil memasukkan tangannya kedalam mobil, lalu juru parkir minta RP bayar uang parkir lewat E-Parking, namun RP tidak mau membayar menggunakan E-Toll dan hanya mau bayar cash karena khawatir saldo E-Tollnya terkuras.

Video yang berdurasi lebih kurang 1 (satu) menit tersebut awalnya diduga mengancam Bobby Afif Nasution (Wali Kota Medan) dan petugas parkir yang bertugas dengan menyebutkan “Kau panggil pak bobby itu kemari biar kupatahkan batang lehar pak bobby itu sekalian, mau kau. atau kau ja kupatahakan batang leherkau mau kau”.

Terkait adannya video tersebut pihak Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap RP. Namun dalam keterangnya Kapolrestabes Medan mengatakan jika RP ditangkap dan ditahan bukan karena pengancaman terhadap Bobby. hal yang sama juga disampaikan Bobby Nasution melalui akun Instagramnya“bobbynst”.

Adapun penangkapan yang dilakukan terhadap RP karena adanya penganiayaan terhadap pertugas parkir yang mengalami luka, diduga tangannya dijepit dan terseret mobil RP.

LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menilai jika pihak kepolisan dalam hal ini Polrestabes Medan tidak perlu melakukan penahanan terhadap RP dan meminta perkara ini diselesaikan dengan cara keadilan Restoratif Justice yang regulasinya juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

LBH Medan menilai apa yang dilakukan RP terhadap petugas parkir merupakan dugaan tindak pidana penganiyaan ringan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 352 KUHPidana yang menyatakan “ Penganiayan yang tidak membuat terhalangnya korban melakukan aktivitas (Kegiatanya sehari-hari)” hal ini dapat dilihat diduga adanya video petugas parkir yang masih bisa diwawancari pers pasca kejadian tersebut.

LBH Medan menilai dengan adanya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, Maka pihak kepolisian bisa menyelesakan permasalahan a quo dengan pendekatan Keadilan Restorative Justice, Bukan melalui pendekatan Pidana.

Kerena didalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya asas Ultimum Remidum yang artinya Pemidanan Merupakan Upaya hukum terakhir. Dewasa ini, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) diketahui sedang gencar-gencarnya menerapkan keadilan Keadilan Restorative Justice yang ditandai lahirnya aturan yang mengatur hal tersebut yaitu MA RI berdasarkan SK Dirjen Badilum MA RI No. 1691/DJU/SKP/PS.00/12/2020, PERJA No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dikepolisian ditandai dengan adanya Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ditambah lagi RP telah meminta maaf terkhusus kepada Petugas Parkir dan Bobby Nasution ketika konprensi pers yang saat itu ada Walikota Medan.

LBH Medan mendungkung program bobby nasution dalam pengutipan parkir dengan cara pembayaran melalui E-Parking, namun berkaca dengan kejadiaan ini patut dilakukan evaluasi terkait teknisnya dan adanya sosialisai yang gencar terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui berdasarkan keterang RP, dianya mau membayar secara Cash namun karena program tersebut tidak bisa Cash maka terjadi perselisihan.

Oleh karena itu LBH Medan meminta pihak pemko Medan dapat mencari solusi jika ada kejadian seperti ini. Misalnya dapat membayarkan melalu E-parking khusus yang dimilik petugas parkir ketika pengemudi tidak memilik E-toll agar kedepanya tidak terjadi hal yang sama.

LBH Medan juga meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini, Polrestabes Medan agar dalam menjankan tugasnya menerapkan asas equality before the law (persamaan di muka hukum) dalam menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat, Dalam artian, bahwa polisi tidak hanya merespon cepat laporan yang ketika laporan tersebut diduga melibatkan pejabat negara, namun sebaliknya ketika simiskin responnya diduga tidak sama.

iralnya video yang memperlihatkan seorang pria berkacamata marah-marah kepada juru parkir elektronik (e- parking) di Kota Medan, tepatnya di Jalan Rahmadsyah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota.

Diketahui Pria 27 tahun yang berinisial RP berasal dari Takengon Kabupaten Aceh pada saat itu ingin memarkirkan kendaraan roda empat (mobil), diduga belum sempat parkir atau baru berhenti, diduga tiba-tiba juru parkir langsung datang sambil memasukkan tangannya kedalam mobil, lalu juru parkir minta RP bayar uang parkir lewat E-Parking, namun RP tidak mau membayar menggunakan E-Toll dan hanya mau bayar cash karena khawatir saldo E-Tollnya terkuras.

Video yang berdurasi lebih kurang 1 (satu) menit tersebut awalnya diduga mengancam Bobby Afif Nasution (Wali Kota Medan) dan petugas parkir yang bertugas dengan menyebutkan “Kau panggil pak bobby itu kemari biar kupatahkan batang lehar pak bobby itu sekalian, mau kau. atau kau ja kupatahakan batang leherkau mau kau”.

Terkait adannya video tersebut pihak Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap RP. Namun dalam keterangnya Kapolrestabes Medan mengatakan jika RP ditangkap dan ditahan bukan karena pengancaman terhadap Bobby. hal yang sama juga disampaikan Bobby Nasution melalui akun Instagramnya“bobbynst”.

Adapun penangkapan yang dilakukan terhadap RP karena adanya penganiayaan terhadap pertugas parkir yang mengalami luka, diduga tangannya dijepit dan terseret mobil RP.

LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menilai jika pihak kepolisan dalam hal ini Polrestabes Medan tidak perlu melakukan penahanan terhadap RP dan meminta perkara ini diselesaikan dengan cara keadilan Restoratif Justice yang regulasinya juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

LBH Medan menilai apa yang dilakukan RP terhadap petugas parkir merupakan dugaan tindak pidana penganiyaan ringan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 352 KUHPidana yang menyatakan “ Penganiayan yang tidak membuat terhalangnya korban melakukan aktivitas (Kegiatanya sehari-hari)” hal ini dapat dilihat diduga adanya video petugas parkir yang masih bisa diwawancari pers pasca kejadian tersebut.

LBH Medan menilai dengan adanya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, Maka pihak kepolisian bisa menyelesakan permasalahan a quo dengan pendekatan Keadilan Restorative Justice, Bukan melalui pendekatan Pidana.

Kerena didalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya asas Ultimum Remidum yang artinya Pemidanan Merupakan Upaya hukum terakhir. Dewasa ini, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) diketahui sedang gencar-gencarnya menerapkan keadilan Keadilan Restorative Justice yang ditandai lahirnya aturan yang mengatur hal tersebut yaitu MA RI berdasarkan SK Dirjen Badilum MA RI No. 1691/DJU/SKP/PS.00/12/2020, PERJA No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dikepolisian ditandai dengan adanya Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ditambah lagi RP telah meminta maaf terkhusus kepada Petugas Parkir dan Bobby Nasution ketika konprensi pers yang saat itu ada Walikota Medan.

LBH Medan mendungkung program bobby nasution dalam pengutipan parkir dengan cara pembayaran melalui E-Parking, namun berkaca dengan kejadiaan ini patut dilakukan evaluasi terkait teknisnya dan adanya sosialisai yang gencar terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui berdasarkan keterang RP, dianya mau membayar secara Cash namun karena program tersebut tidak bisa Cash maka terjadi perselisihan.

Oleh karena itu LBH Medan meminta pihak pemko Medan dapat mencari solusi jika ada kejadian seperti ini. Misalnya dapat membayarkan melalu E-parking khusus yang dimilik petugas parkir ketika pengemudi tidak memilik E-toll agar kedepanya tidak terjadi hal yang sama.

LBH Medan juga meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini, Polrestabes Medan agar dalam menjankan tugasnya menerapkan asas equality before the law (persamaan di muka hukum) dalam menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat, Dalam artian, bahwa polisi tidak hanya merespon cepat laporan yang ketika laporan tersebut diduga melibatkan pejabat negara, namun sebaliknya ketika simiskin responnya diduga tidak sama.

(LBH Medan, 18 Desember 2021) Melansir dari berita online Kompas.Com tertanggal 17 Desember 2021 Kepala Seksi Propam Polrestabes Medan sudah mengetahui informasi dan pengaduan mengenai Pemerasan dan Penganiayaan diduga dilakukan anggota Polsek Medan Helvetia dari Eva (39) selaku istri dari Tersangka dugaan penadahan sepeda motor, Kasi Propam Polrestabes Medan Kompol Tomi mengatakan dalam konferensi pers di Polsek Medan Helvetia “belum ditemukan bukti atau tidak ada bukti Pemerasan dan Penyaniayaan. Artinya tidak bisa dibuktikan. harusnya penyidik yang aktif, tapi ini keluarganya yang aktif menjumpai penyidik supaya diringankan”. Baca beritanya di : https://regional.kompas.com/read/2021/12/17/224237078/anggota-polsek-medan-helvetia-diduga-memeras-dan-aniaya-tersangka-ini?page=all

Kemudian Kasi Propam juga mengatakan sambil menyuruh Tersangka membuka masker “tidak ada tanda penganiayaan, katanya ditembak, ini masih berdiri, tidak ada bekas aniaya, bersih badannya, muka tidak ada lebam” lalu Kapolsek Medan Helvetia AKP Heri Sihombing mengatakan “Sampai sekarang, istrinya dirumah tak bisa diambil keterangan. Sudah kosong (rumahnya). Kita sampaikan keplingnya kan, itu aturannya. Surat itu ada, 1×24 Jam saya tanda tangan”.

LBH Medan selaku Penasehat Hukum Eva Susmar Munthe terhadap rangkaian peristiwa atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personil Polsek Medan Helvetia, Klien a.n Eva sudah membuat pengaduan tertanggal 14 Desember 2021 dikirim ke Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 15 Desember 2021, dari pengaduan tersebut pada hari kamis malam sekitar Pukul 20.00 Wib tanggal 16 Desember 2021 pihak Paminal Polda Sumut turun langsung untuk memeriksa Eva di Kantor LBH Medan. Saat pemeriksaan yang dilakukan Paminal Polda Sumut Eva sudah memberikan keterangan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 14 Desember 2021, hanya saja sampai hari ini belum ada tindaklanjut kembali dari pihak Paminal Polda Sumut.

Keesokan harinya pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 Wib di kantor LBH Medan ada 2 orang yang mengaku dari Paminal Polrestabes Medan datang untuk memeriksa Eva Susmar Munthe. Lalu para saksi datang ke kantor LBH Medan, melihat salah satu saksi yang sedang sakit sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan secara langsung kemudian salah satu personil Propam Polda Sumut mengintrogasi melalu telpon sedangkan Paminal Polrestabes Medan sama sekali belum ada memeriksa para saksi.

Menyikapi pernyataan dari Kasi Propam Polrestabes Medan dalam konperensi persnya pukul 20.00 Wib hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, LBH Medan selaku Penasehat Hukum Eva Susmar Munthe merasa Keberatan atas pernyataannya yang mana pihak Propam Polrestabes Medan belum memeriksa secara keseluruhan yaitu Terlapor, Pelapor dan Saksi-saksi sehingga  terlalu dini atau terlalu cepat memberikan pernyataan tersebut. Kemudian menanggapi juga tentang tidak adanya penganiayaan terhadap suami Eva harusnya Kasi Propam memperhatikan mulai dari Penangkapan hingga hari ini memungkinkan saja luka-luka atau bagian tubuh yang bengkak dalam kurum waktu ± 8 hari sudah berangsur-angsur hilang.

Kemudian tentang pernyataan Kasi Propam Polrestabes Medan tidak adanya penembakan terhadap suami Eva tersebut. Bahwa didalam Surat Pengaduan tertanggal 14 Desember 2021 menjelaskan Eva dimintai sejumlah uang supaya Suami Eva tidak ditembak sehingga LBH Medan menilai pertanyaan Kasi Propam Polrestabes Medan sangatlah keliru, karena pada faktanya penembakan itu merupakan ancaman. Lalu pernyataan dari Kapolsek Medan Helvetia mengenai Surat Penangkapan dan Penahanan juga sangat keliru dimana saat peristiwa Penangkapan hingga saat ini Eva maupun keluarganya tidak ada  menerima Surat Penangkapan dan Penahanan. Surat Penangkapan dan Penahanan itu diketahui oleh Eva pada tanggal 17 Desember 2021 dari Kepling artinya sudah lebih dari 7 hari surat tersebut diberitahukan dan itu melanggar hukum.

Bahwa benar Eva ada menghubungi Pendi Ginting dan Kompri Sembiring karena takut atas ancaman Pendi yangmana suami Eva akan di tembak kakinya jika tidak ada uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Demikian juga permintaan KOmpri sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menghapus 1 Unit barang bukti dan apabila tidak diberikan akan berpengaruh pada hukuman suaminya. Ketakutan atas dua hal tersebutlah yang membuat Eva menghubungi, jadi jelas tindakan permintaan sejumlah Uang dan ancaman tersebutlah lebih dahulu ada kemudian Eva menghubungi.

LBH Medan menegaskan Surat Pengaduan Eva Susmar Munthe ditujukan kepada Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda Sumut sehingga apapun yang disampaikan oleh Kasi Propam Polrestabes Medan tidak dapat di terima. Proses pemeriksaan kami serahkan kepada Kabid Propam Polda Sumut. kemudian sangat di sesalkan atas sikap Kasi Propam Polrestabes Medan yang memberikan pertanyaan dalam konferensi persnya karena pihak Paminal Polda Sumut saja yang sudah lebih dahulu memeriksa Eva hingga saat ini belum memberikan hasil apapun, dengan demikian LBH Medan meminta Pihak Propam Polda Sumut untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan Profesional.

LBH Medan, 17 Desember 2021. Pencabulan terhadap anak kembali terjadi, kali ini menimpa RE (14) Tahun. Mirisnya tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 81 Jo 76D Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dilakukan oleh ayah kandungnya Jonson Princes Siagian(JPS).

RE, yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi korban kebiadaban JPS pada bulan September Tahun 2020. perbuatan cabul tersebut dilakuan saat RE berada dirumahnya ketika sedang bermain Handphone pada siang hari, tiba-tiba JPS yang diketahui sebagai penjualan ikan pulang kerumah dan memaksa RE dengan cara menarik tanganya, kemudian membawa RE ke kamar mandi dan saat dikamar mandi perbuatan biadab tersebut dilakukan.

Pasca perbuatan cabul tersebut mengakibatkan RE tarauma berat dan tidak lagi mau pulang kerumah karena takut akan perbuatan JPS. Ironisnya November 2021, JSP kembali mencoba untuk mencabuli RE, namun perbutan bejat itu tidak berhasil karena saat itu ada orang lain yang mengetahui serta juga ketahuan oleh MM (ibu kandung) RE.
Diketahuinya perbuatan JPS, MM sangat kecewa dan tidak bisa membayangkan teganya JPS melakuan perbuatan bejatnya kepada RE. atas perbuatan tersebut MM dan RE melaporkannya ke Polrestabes Medan dengan Nomor: STTLP/2615/XII/2021/SPKT Polrestabes Medan/Polda Sumut, dengan maksud agar JPS mempertanggungjawabkan perbuatanya dan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Mei 2016, Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo secara tegas telah menyatakan jika perbuatan Cabul adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Oleh karena itu penangananya harus luar biasa dan menitikberatkan hukuman yang berat kepada pelaku. Maka dari itu Kapolrestabes Medan harus segera melakukan penangkapan tehadap JPS yang saat ini masih berkeliaran.

LBH Medan selaku Kuasa Hukum RE, yang konsern terhadap penegakan hukum serta Perlindungan Hak Asasi Manusia Khusunya terhadap Perempuan dan Anak secara tegas meminta kepada Kapolrestabes Medan untuk segera menangkap JPS dan meminta Kepala Dinas Perempuan dan Anak Sumatera Utara untuk membantu memulihkan Psikologis RE dan memperhatikan kebutuhannya.LBH Medan menilai pencabulan tersebut telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap tumbuh kembang RE dan sangat berbahaya terhadap anak-anak lain jika JPS masih berkeliaran. Karena tidak menutup kemungkinan JPS melakukan perbuatan yang sama.
Bahwa sejalan dengan hal tersebut, LBH Medan menduga JPS telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 17, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Revisi Kedua UU Perlindungan Anak yang disebutkan “bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun”. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

LBH Medan, 16 Desember 2021. Tiarmida Sianturi dan Riama Tambunan merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdan. Diduga menjadi korban tindak pidana Membuat Surat Palsu (Tanda tangan) sebagaimana diatur pada Pasal 263 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh Drg. SHH dan S selaku eks. Kepala dan Bendahara puskesmas berdasarkan STPL Nomor : STPL/1074/IX/2018/SPKT tertanggal 28 di September 2018 atas nama Tiarmida Sianturi dan Laporan Polisi Nomor: LP/1386/X/2018/SPKT tertanggal 10 Oktober 2018 di polda Sumut tepatnya 3 (Tiga) Tahun lalu.

Terkait laporan korban, pihak Polda Sumut telah melimpahkannya ke Polrestabes Medan. Atas pelimpahan tersebut Polrestabes dalam hal ini unit Tipiter Reskrimum telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan telah menyita bukti surat terkait dugaan tindak pidana perkara a quo. Pasca pemeriksaan unit Tipiter melakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara Drg. SHH dan S ditetapkan sebagai Tersangka namun tidak ditahan dengan alasan para Tersangka bersikap koperatif dan merupakan ASN.

Tidak ditahanya Drg. SHH dan S serta berlarut-larutnya perkara (Undue Delay) atau 3 (Tiga) Tahun lamanya, membuat para korban sangat kecewa dan menduga jika Kapolrestabes Medan mengistimewakan Drg. SHH dan S serta menilai tidak adanya keadilan bagi korban. Diketahui jika perkara tersebut saat ini masih P-19 Kejaksaan Deli Serdang dan Belum ada kejelasan.

Adanya dugaan mengistimewakan Drg. SHH dan S korban telah melaporkannya ke Propam Polda Sumut berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STLP/94/X/2021/Propam dengan maksud mendapatkan keadilan dan meminta Propam Polda Sumut menindak tegas adanya pelanggaran Kode Etik di Polrestabes Medan.
LBH Medan menduga tidak ditahannya Drg. SHH dan S serta penaganan perkara yang berlarut-larut oleh pihak Polretabes Medan adalah bentuk Keistimewan terhadap para Tersangka dan pelanggaran HAM, serta bentuk ketidakadilan dan ketidakprofesionalan Polrestabes Medan dalam menangani perkara korban. Hal ini jelas sangat merugikan korban dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. LBH Juga menyoroti adanya dugaan diskriminasi ketika orang miskin/tidak mampu jadi Tersangka maka pihak kepolisian melakukan Penangkapan dan Penahanan namun berbanding terbalik jika Orang Kaya/Punya jabatan tertentu.

LBH Medan menduga Kaplorestabes Medan dan Jajarannya telah melanggar falsafah Negara Indonesia sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” serta melanggar Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 138 KUHAP, Pasal 5 Undang-Undang 39 Tahun 1999, Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 7 huruf e dan g Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International covenant on civil and political rights (ICCPR) dan Progam PRESISI Kapolri.

Dokumentasi foto : www.delinewstv.com

Selasa, 23 November 2021, berdasarkan pemberitaan media diketahui jika Tahanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Inisial HS berusia 50 Tahun yang merupakan Tersangka dugaan perbuatan Cabul meninggal dunia dalam keadaan koma setelah menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara hal tersebut berdasarkan keteranagan Keluarga HS, yang mendapat informasi atas meninggalnya HS pada Selasa sekira pukul 03.00 Wib.

Adapun kabar tersebut didapat pihak keluarga HS dari RS Bhayangkara Medan via telepon kesalah satu Putri HS. Mendengar informasi tersebut, Keluarga segera menjenguk HS di ruang Jenazah Rumah sakit tersebut dan menyaksikan kondisi terakhir HS meninggal dunia telah terbujur kaku diduga dalam keadaan tubuh penuh memar dan luka wajah bagian pelipis mata yang dinilai kematiannya tidak wajar dan diduga mengalami kekerasan dan penganiayaan selama dalam penahanan.

LBH Medan menilai seharusnya hal ini tidak terjadi jika Prosedur penahanan dikepolisian dilaksanakan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Polri (“Perkapolri 4/2005”) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyikapi hal tersebut LBH Medan selaku lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan HAM menduga adanya Penyiksaan yang dialami HS selama dalam tahanan hal tersebut dapat dilihat dari foto-foto HS yang telah beredar. LBH Medan juga mengecam keras atas adanya Penyiksaan yang terjadi didalam tahanan, berkaitan dengan kejadian tersebut LBH Medan secara tegas meminta Kapolrestabes Medan mengusut tuntas dan transparan dugaan penyiksaan yang terjadi kepada HS, dimana ini sudah merupakan tanggung jawab hukum dan moral yang harus dilaksanakan Kapolrestabes sebagai pimpinan tertinggi Polrestabes Medan kepada publik khsusnya masyarakat kota Medan.

LBH Medan menduga tindak pidana Penyiksaan tersebut telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 A, 28 I, KUHP Pasal 351 ayat (3), UU 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4, UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Covention Againt Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment on Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam,Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Undang-undang No: 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

 

Baca beritanya di : https://www.delinewstv.com/2021/11/lbh-medan-mengecam-keras-dugaan-penyiksaan-terhadap-hs-meminta-kapolrestabes-medan-usut-tuntas-transparan/

 

Tim Redaktur : Tri Achmad Tommy Sinambela, Alma’adi, Rimma Itasari Nababan

Penulis : Irvan Saputra, S.H., M.H.