BBM Langka di Sumut, Pertamina Harus Bertanggungjawab

Press Release

Nomor :252/LBH/RP/X/2021

 LBH Medan“BBM Langka di Sumut, Pertamina Harus Bertanggungjawab

 

LBH Medan, 16 Oktober 2021,Sejumlahwilayahdi Sumatera Utara (Sumut) mengalami kelangkaanbahanbakarminyak (BBM) di SPBU. KelangkaanBBM yang terjadibeberapahariterakhir disumut mulai mengkhawtirkan.Atas kelangkaan tersebut PT. Pertamina dalam hal ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut akan BBM.

 

Berdasarkan pemantauan LBH Medan dilapangan terdapat beberapa titik SPBU di kota Medan khusunya menuliskan “STOK BBM Habis, Premium Habis, Bio Solar Habis, Pertalite Habis” adapun titik-titik tersebut diantaranya di Jalan Letda Sudjono, Sisingamangraja dan Brigjen Katamso. Tidak hanya di Medan, BBM  juga sulitdidapatkandi Deli Serdang.Hal ini diketahui dari Surya yang merupakan warga Tembung mengatakan SPBU Pasar 10 Tembung stok BBM juga kosong, begitu juga di Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam.

 

Melihat kelangkaan BBM saat ini LBH Medan menilai jika PT. Pertamina harus bertanggung jawab atas kelangkaan tersebut. Karena BBM merupakankebutuhan pokok masyarakat Sumut, sebagaimana sudah menjadi tugas pokok Pertamina yang telah diatur dalam Pasal 13 b Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1971 tantang Perusahaan PertambanganMinyakdan Gas Bumi Negara joPasal 2 Kepres No. 44 Tahun 1975 MenyediakandanMelayanikebutuhanbahanbakarminyakdan gas bumiuntukdalamnegeri.

 

Disisi lain Pihak PT. Pertaminaberdasarkaninformasidari mediaTribun Medan (tribunnews.com) tanggal 13 Oktober 2021, melalui Taufiku Rachman selakuArea ManagerCommunicationRelation & CSR, PT PertaminaPatraNiaga Regional Sumbagut,membantahadanyakelangkaan BBM, melainkankekuranganpasokan BBM disejumlah SPBUtersebutkarenasempatterjadiketerlambatankapal tankeryang mengangkutBBM keSumut. LBH Medan menilai alasan tersebut seharusnya tidakpatut dilontarkan pihak Pertamina kepada masyarakat, dimana seharunya PT Pertamina telah memprediksi dan menilai stok BBM di Sumut guna tidak terjadinya kelangkaaan.

 

LBH Medan menilai terjadinya kelangkaan BBM  diduga sangat berdampak kepada roda perkekomoian masyarakat yang dimana setiap harinya sebagaian besar masyarakat Sumut melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari menggunakan kendaraan bermotor (Sepeda Motor & Mobil) untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya. Selain itu dampak kelangkaan BBM ini juga berpengaruh kepada Psikologi masyarakat yang ketika menggunakan jalan lalu lintas terjebak kemacetan ketika di suatu SPBU yang sedang ada BBM banyak diburu masyarakat sehingga menyebabkan kemacatan yang berimbas pada masyarakat lainya.

 

 

LBH Medanmeminta kepada PT.Pertamina untuk segera mengatasi kelangkaan BBM saat ini di Sumut, guna menghindari prespektif negatif masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan jika kelangkaan tersebut dapat dimanfaatkan orang yg tidak bertanggujawab semisal diduga melakukan penimbunan BBM.LBH Medan menilaijika kelangkaan BBM terus terjadimaka didiuga telahmelanggarUndang-undangDasar Negara RepublikTahun 1945 Pasal 28 A , C dan Pasal 33 ayat (3), UU Nomor: 8 Tahun 1971tantang Perusahaan PertambanganMinyakdan Gas Bumi Negara joKepresNomor 44 tahun 1975 tentangPokok-PokokOrganisasiPertamina, UU Nomor: 39 Tahun 1999 tentang HAM dan DUHAM.

 

Demikian rilis pers ini disampaikan agar dapat dijadikan sebagai sumber pemberitaan. Terimakasih.

 

IRVAN SAPUTRA, SH., MH                                                          (0821 6373 6197)

MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG, SH.M.Hum        (0852 9607 5321)

Tabungan Keadilan Sosial Bantuan Hukum

Tabungan Keadilan Sosial Bantuan Hukum

Dokumen Kliksumut

LBH Medan merupakan lembaga bantuan hukum tertua diluar pulau jawa yang berdiri sejak tahun 1978 dan berada dibawah naungan YLBHI bersama 17 kantor lainnya diseluruh Indonesia. Saat ini LBH Medan memiliki 2 (dua) kantor pos yaitu LBH Medan Pos Asahan dan LBH Medan Pos Labuhan Batu.

LBH Medan terus menjaga nyala api perjuangan para pencari keadilan, dibuktikan dengan ikut serta dalam mengadvokasi masyarakat buruh tani, nelayan, mahasiswa dan masyarakat termaginalkan.

LBH Medan bersifat non-profit, independen dan memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan hak dalam bernegara dan berfokus pada penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Kemudian LBH Medan menggunakan senjata riset, analisis dan aksi sebagai working ideologi, sehingga dalam pelaksanaannya LBH Medan melakukan berbagai metode advokasi seperti pemberdayaan dan penguatan masyarakat, advokasi kebijakan, penelitian, investigasi kasus, serta jalur litigasi sebagai upaya memperjuangkan keadilan

Disamping itu LBH Medan juga menangani perkara Struktural dibidang Perdata dan Pidana serta Tata Usaha Negara, baik secara Non-Litigasi maupun Litigasi. LBH Medan juga menjemput keadilan dengan memenangkan beberapa kasus seperti masyarakat dampingan di Sari rejo Polonia, BPRPI, dan Terdakwa pekerja apoteker bebas murni (2020) sera Terdakwa perkara hutang pitung diputus Lepas (2021).

Dukung program keberlanjutan LBH Medan: Tabungan Keadilan dan Bantuan Hukum. Donasi Anda bentuk perjuangan keadilan sosial dan hukum di Indonesia. Klik di sini

Saat ini banyak kasus membutuhkan pendampingan hukum dan membutuhkan dukungan kita semua seperti Pensiunan, Pekerja, Tersangka yang mati diduga dalam tahanan dan lain sebagainya. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat kurang mampu secara ekonomi, mereka yang rentan (anak, perempuan, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya), buta hukum dan menjadi korban kebijakan yang diskriminatif.

Dukungan yang diberikan sepenuhnya akan digunakan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, donasi yang telah diberikan akan kami pertanggungjawabkan kepada publik, baik melalui publikasi secara berkala maupun melalui laporan tahunan LBH Medan.

Maka dalam kesempatan ini, kami LBH Medan mengajak masyarakat luas untuk bergabung dengan gerakan kami dalam menyuarakan dan memperjuangkan terwujudnya hak atas bantuan hukum dan keadilan bagi semua tanpa memandang ras, suku, agama, keyakinan politik serta golongan. Kemudian kerja-kerja bantuan hukum LBH Medan akan lebih kuat melalui program penggalangan dana #TabunganKeadilanSosialBantuanHukum bersama kita tegakkan hukum dan keadilan yang merata. Cover image source: link