Pos

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi hal yang hangat untuk dibahas. Pada tanggal 29 Desember 2003 menjadi tonggak sejarah baru Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibentuk melihat pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang telah “mendarah daging” di Indonesia. Pada usia menginjak 16 tahun, KPK telah menjadi tonggak penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak kasus mega korupsi di Indonesia yang telah berhasil diungkap, meskipun memang masih banyak kasus yang juga belum terungkap secara jelas dan tuntas atau dengan kata lain masih mangkrak misalnya kasus BLBI, Centuri, Hambalang, Jiwasraya, dan masih banyak kasus lainnya.

Dalam perjalanannya, KPK banyak mendapat serangan dari pihak-pihak yang risih dengan adanya KPK tersebut. Masih segar di ingatan soal kasus Cicak vs Buaya dimana terdapat upaya kriminalisasi pimpinan KPK Bibit dan Chandra. Meski demikian semuanya itu dengan dukungan publik yang masif masih bisa dibendung dan KPK masih bisa dipertahankan hingga berumur 16 tahun. Namun pada tahun 2019 tepatnya saat era pemerintahan Joko Widodo–Ma’aruf Amin, di usianya yang ke 17 tahun KPK telah “dibajak” oligarki dengan sistematis. Kekuatan politik berhasil melakukan upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Salah satu indikator yang dapat ddengan mulusnya perubahan Undang-undang KPK menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan UU tersebut mendapat gelombang penolakan dari masyarakat. Namun pemerintah dan DPR tutup telinga. Jalan untuk mengesahkan RUU KUHP pun dipermulus. Berbagai upaya yang pada hakikatnya untuk melemahkan KPK juga dilakukan dengan menempatkan pimpinan KPK yang dianggap “bermasalah” oleh publik dan akhirnya diperparah lagi dengan penyingkiran pegawai KPK yang dianggap kredibel dan juga telah banyak terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar.

Provinsi Sumatera Utara sendiri masih tergolong provinsi yang tingkat korupsinya tinggi. Masih segar di ingatan kita Gubernur Sumatera Utara  2 dua kali berturut-turut di tangkap KPK dengan tuduhan kasus korupsi dan yang lebih ganasnya kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara yakni Gatot Puji Nugroho yang telah menyeret hampir seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada periode tersebut dan secara peringkat, Provinsi Sumatera Utara saat ini masih dalam peringkat ke 2 (dua) provinsi terkorup di Indonesia, sehingga Sumatera Utara sangat berkepentingan dalam menyoroti upaya pemberantasan korupsi khususnya upaya pelemahan KPK ini.

Melihat realita di atas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan telah melakukan penelusuran sederhana terkait dampak pelemahan KPK terhadap penegakan hukum korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan), hal ini dilihat dari direktori putusan korupsi PN Medan dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dengan diagram sebagai berikut :

Diagram 1. Jumlah perkara korupsi yang diperiksa oleh pihak Pengadilan Negeri Medan

Melihat diagram diatas tren jumlah kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Negeri Medan ditahun 2016 berjumlah 136 kasus, tahun 2017 berjumlah 129 kasus dan  2018 masih tinggi yakni berjumlah 128 kasus dan ironisnya ditahun 2019 telah menurun drastis menjadi 86 kasus dan tahun 2020 berjumlah 83 kasus.

Diagram 2. Jumlah Kasus Korupsi yang ditangani KPK di Sumatera Utara.

Berdasarkan direktori PN Medan, begitu juga jika kita melihat jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK di Sumatera Utara dimana ditahun 2018 berjumlah 23 Kasus dan ironisnya ditahun 2019 dan 2020 menurun drastis masing masing 7 Kasus.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas, dapat kita lihat bagaimana penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara menurun drastis ditahun 2019 dan tahun 2020 baik itu yang masuk di pengadilan Negeri Medan maupun yang ditangani KPK sendiri sehingga jelas kinerja KPK di Sumatera Utara khususnya dalam hal penindakan kini semakin melemah dan pelemahan KPK saat ini nyata adanya dan telah berhasil dilakukan oleh pihak penguasa yang kemudian memberikan angin segar bagi pelaku korupsi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sebelum KPK benar-benar tumbang dan padam, seharusnya Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 agar kembali ke Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu lembaga kejaksaan dan kepolisian juga diminta untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.

Penulis : Ismail Lubis, SH.,MH

Editor : Rimma Itasari Nababan, SH

[LBH Medan]